PURWAKARTA,"PAKAR" - Komisi IV DPRD purwakarta mengingatkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Purwakarta untuk tidak memberlakukan pungutan dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pun diminta menindak kepala sekolah yang terbukti mengomersilkan persyaratan PSB.
Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta M Alwi Dhani menjelaskan aturannya sudah jelas bahwa PSB di SD dan SMP harus gratis. Dia mengakui, khusus untuk PSB SMA dan sederajatnya memang belum diatur secara tegas. Namun, disebutkan, semua sekolah negeri harus membebaskan pemungutan biaya pada saat penerimaan siswa baru (PSB). Hanya sekolah swasta dan Rintisan Sekolah Bertaraf Intenasional (RSBI) yang diperbolehkan untuk memungut biaya pada PSB.
"Kalau pun ada pungutan nanti prosesnya setelah dilakukan penerimaan. Bukan pada saat pendaftaran. Dengan catatan itu pun harus atas persetujuan orang tua calon siswa," kata M Alwi Dhani ditemui Radar Purwakarta, kemarin.Ditingkat SD dan SMP, lanjutnya, dijelaskan alokasikan dana BOS antaralain ditujukan untuk membiayai PSB di SD dan SMP. Karena itu tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya PSB. "Dana itu untuk menanggung biaya pendidikan siswa SD dan siswa SMP.
Selain untuk menutupi biaya PSB, dana BOS ditujukan bagi kebutuhan pengadaan seragam dan ongkos. Sudah jelas aturannya. Kami ingatkan agar tidak ada pungutan PSB bagi SD dan SMP," ujar Dhani.Kepada orangtua siswa yang dipungut biaya PSB SD dan SMP, kata Dhani, berhak mengadukan ke instansi terkait. DPRD Purwakarta pun sesuai peran dan fungsinya pasti akan menampung dan menindaklanjuti keluhan warga terkait pungutan PSB.
Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta M Alwi Dhani menjelaskan aturannya sudah jelas bahwa PSB di SD dan SMP harus gratis. Dia mengakui, khusus untuk PSB SMA dan sederajatnya memang belum diatur secara tegas. Namun, disebutkan, semua sekolah negeri harus membebaskan pemungutan biaya pada saat penerimaan siswa baru (PSB). Hanya sekolah swasta dan Rintisan Sekolah Bertaraf Intenasional (RSBI) yang diperbolehkan untuk memungut biaya pada PSB.
"Kalau pun ada pungutan nanti prosesnya setelah dilakukan penerimaan. Bukan pada saat pendaftaran. Dengan catatan itu pun harus atas persetujuan orang tua calon siswa," kata M Alwi Dhani ditemui Radar Purwakarta, kemarin.Ditingkat SD dan SMP, lanjutnya, dijelaskan alokasikan dana BOS antaralain ditujukan untuk membiayai PSB di SD dan SMP. Karena itu tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya PSB. "Dana itu untuk menanggung biaya pendidikan siswa SD dan siswa SMP.
Selain untuk menutupi biaya PSB, dana BOS ditujukan bagi kebutuhan pengadaan seragam dan ongkos. Sudah jelas aturannya. Kami ingatkan agar tidak ada pungutan PSB bagi SD dan SMP," ujar Dhani.Kepada orangtua siswa yang dipungut biaya PSB SD dan SMP, kata Dhani, berhak mengadukan ke instansi terkait. DPRD Purwakarta pun sesuai peran dan fungsinya pasti akan menampung dan menindaklanjuti keluhan warga terkait pungutan PSB.
"Kalau pun ada keterlambatan distribusi dana BOS ke masing-masing sekolah, bukan tanggung jawab orang tua siswa," tambahnya.Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh sekolah untuk mengimplementasikan program BOS sesuai ketentuannya. Dengan demikian, kata Dhani, tidak boleh ada persyaratan biaya pada PSB SD dan SMP. Ia pun optimistis sekolah mampu mengimplemen tasikan tujuan program BOS****
